Pesan-Pesan dari Poso

Kalau saja Friday Glorianto tidak mengenakan kaus polo yang bertuliskan Amnesti Pajak, saya pasti tak bakal hirau, apalagi mengenalinya. Dipadukan dengan celana jins dan sepatu kets, Friday tidak tampak berbeda dengan puluhan penumpang lain yang turun dari pesawat ATR72-500/600 di Bandara Kasiguncu pagi itu. Penampilannya tidak menunjukkan kalau ia adalah orang nomor satu di KPP Pratama Poso.

Perkenalan saya dengannya cepat saja. Saya, beserta teman saya Arif, segera diajaknya naik mobil dan pergi meninggalkan bandara. Tak lama setelahnya, pesawat yang kami tumpangi segera bersiap untuk kembali ke Makassar. Betul, memang hanya ada satu penerbangan ke Poso setiap harinya. Tapi, begitu mendarat, pesawat harus segera bersiap untuk melayani penerbangan kembali ke Makassar.

Friday masih tampak letih. Matanya yang sayu disembunyikannya dengan kacamata hitam. Berpindah-pindah moda transportasi selama lebih dari enam belas jam perjalanan betul-betul menguras energinya. Dari tempat tinggalnya di Pekalongan, ia harus bergegas menuju Semarang untuk naik pesawat ke Balikpapan. Setelahnya, baru ia bisa terbang menuju Makassar. Perjalanan belum usai. Sesampainya di Makassar, ia masih harus menghabiskan beberapa jam guna menanti pesawat menuju Poso pukul 07.55 pagi. Setelah satu setengah jam mengangkasa dari Makassar, barulah ia sampai di Poso.

“Kalau sama kami, jangan pertanyakan lah soal satu jiwa. Kami rela bekerja jauh dari keluarga. Setiap bulan, absen nggak pernah bersih buat pulang. Gaji pun sudah pasti kena potong.”

Suara Friday mengabur di atas Kijang Innova yang menderu di atas lengangnya Jalan Trans Sulawesi. Dari Bandara Kasiguncu, kami bergerak menuju pusat Kabupaten Poso. Matahari baru saja berjalan mendaki, belum menghajar dengan terik yang bisa membuat wajah manusia menjadi pasi.

“Seperti sekarang ini, Mas. Saya sudah pasti terlambat banget dan kena potongan (gaji) paling besar, kan. Jadi, ayo sarapan dulu kita,” ucapnya sembari terkekeh dalam logat setengah Ngapak.

Obrolan dengan Friday pagi itu membuka simpul-simpul percakapan berikutnya tentang ragam tantangan yang harus ditangguk mereka yang bekerja di Poso.

Persoalan pertama, sesuai kisah Friday barusan, adalah jarak dengan keluarga. Hanya 3 dari 48 pegawai laki-laki di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso yang tinggal bersama istri. Sisanya merentangkan solidaritas sesama dan hidup sebagai bujang lokal. Ada yang istrinya tinggal di Luwuk, Palu, Purwodadi, Pekalongan, Depok, hingga Jakarta. Beberapa pemuda lain menyandang predikat yang lebih kompleks: bujang lokal, interlokal, serta internasional sekaligus. Hilal jodoh mereka masih jauh panggang dari api.

Friday Glorianto sendiri beristrikan perempuan Jawa dan tinggal di Pekalongan. Makanya, Ia lebih fasih meliuk-liuk dengan logat setengah Ngapak dibanding Batak, negeri tempatnya lahir.

Dengan kondisi jarak yang begitu jauh, ia baru bisa pulang saban 2 hingga 3 minggu. Ketika pulang, biasanya berbarengan dengan beberapa kepala seksi atau rekan-rekan dari kantor Bea Cukai atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Nasib pegawai lain juga segendang sepenarian dengan Friday. Sama saja. Kesempatan bertemu keluarga sungguh langka.

Perkara jauh dengan keluarga ini membuat hari-hari kerja laksana surga. Mereka bisa tenggelam dalam bermacam urusan dan pekerjaan. Lain halnya jika akhir pekan tiba. Mereka justru sibuk mencari cara untuk melewatkannya agar Sabtu dan Minggu lekas berlalu dan awal pekan datang kembali, kecuali, tentunya, pada akhir pekan saat mereka pulang.

“Justru kami ini bingung kalau hari libur, Mas. Kalau pas hari kerja seperti ini kerjaan kan banyak, jadi kami senang saja berada di kantor seharian. Tahu-tahu sudah malam dan hari berganti. Kalau hari libur, kami tak tahu mau ke mana,” ujar Friday.

Kota pencil yang sepi

Tak banyak yang bisa dilakukan di kota sepencil Poso. Untuk menikmati film terbaru, kau harus memangkas jalur darat selama empat jam. Peradaban terdekat yang menyediakan bioskop hanya ada di Palu. Waktu tempuh bisa berkurang satu jam jika kau mengendarai motor dan memacunya dengan kecepatan yang bisa membuat potensi serangan jantung bertambah dua kali lipat.

“Tapi naik motor pun berisiko, Mas. Waktu balik dari Palu, teman saya pernah bertemu kuntilanak. Ada juga yang bertemu pocong. Dia tidak punya pilihan selain kesetanan menggeber gas motornya supaya cepat sampai Poso,” cerita Fanni Mufti Muzakki, pegawai Seksi Pelayanan KPP Pratama Poso.

Jika kau pecandu kafe dan senang beralih dari satu kafe ke kafe yang lain, kau tidak bisa melakukannya di sini. Kafe di Poso sedikit sekali. Kalah dibandingkan jumlah kafe di Kabupaten Tojo Una-Una yang ada di timur laut Poso. Tentu hasilnya akan lebih sadis jika kau tega membandingkannya dengan jumlah kafe yang ada di Jakarta.

Objek wisata Poso pun sangat terbatas. Betul jika alam Poso menyediakan hamparan pemandangan yang memanjakan mata. Ada Danau Poso, Air Terjun Saluopa, serta beberapa pantai dan goa yang mampu menenangkan penat selepas kerja. Tapi ya cuma itu saja. Para pegawai, juga penduduk Poso keseluruhan, tidak bisa sesumbar memotret dan mematut diri sebagai anak gunung. Kecuali jika mereka memang sengaja menyerahkan diri untuk dibaiat sebagai teroris.

Gunung Biru, yang memanjang dari Palu hingga Poso, dikuasai kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso alias Abu Wardah, orang yang pernah dilabeli paling diburu se-Asia Tenggara. Tapi, meski Santoso telah tewas, gerakan terorisme tidak pernah kendur. Konon, regenerasi kelompok Santoso berjalan cepat. Sekarang, mereka sudah punya pemimpin baru.

Jadi, selain karena jalan menuju gunung yang dijaga ketat oleh tentara, keinginan naik gunung hampir tidak pernah terlintas di pikiran para penduduk Poso, apalagi para pegawai KPP Poso. Mereka tak sudi bekerja jauh dari keluarga hanya untuk mengantar nyawa.

Tak heran jika kemudian yang terjadi adalah beberapa objek wisata, yang jumlahnya terbatas itu, dikunjungi berulang-ulang. Pantai Imbo salah satunya. Setiap Sabtu dan Minggu, pantai itu penuh dengan manusia. Teguh Ari Wibowo, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, termasuk salah satu yang hobi berenang di sana.

“Saya jarang pergi jauh-jauh. Paling enak ya berenang dan bertemu penduduk sini setiap minggunya”, kata Teguh.

Jika sudah tidak tahu harus ke mana lagi, pilihan terbaik adalah menemui mimpi dan bersantai ria di kos atau rumah dinas. Zakki dan teman kosnya sesama pemuda tanggung sering melewatkan akhir pekan dengan cara demikian. Bermain PS4, menonton serial televisi secara maraton, hingga bermalas-malasan acapkali dilakukan untuk menghalau rindu dengan keluarga.

Bagi generasi millenial seperti Zakki, pencilnya Poso masih bisa ditolerir karena adanya akses internet yang cepat. Tak hanya di kantor, akses internet tersebar di beberapa warung makan hingga tempat tinggal mereka, sehingga mereka bisa mengunduh dan menumpuk berkas-berkas film, musik, atau apapun di dalam harddisk-nya. Andai saja akses internet masih suram, kerinduan bisa datang lebih cepat daripada kesempatan untuk pulang.

Energi Ekstra

Poso tidak bisa menjadi definisi tunggal saat kita menjelaskan tentang Poso. Tidak, pernyataan tersebut tidak salah. Poso pertama mengacu pada nama kecamatan sedangkan Poso kedua adalah nama Kabupaten. Kecamatan Poso adalah ibukota Kabupaten Poso.

Luas Kabupaten Poso adalah 8.712, 25 km², melebihi luas keseluruhan provinsi D.K.I Jakarta yakni 7.659, 02 km². Jika kita mengeluarkan perairannya, luas Jakarta sendiri hanya tersisa 661,52 km^2..  Dengan membandingkan angka-angka ini, kita bisa tahu bahwa luas Kabupaten Poso lebih dari 10 kali luas daratan Jakarta, dan di atas wilayah seluas itu, hanya ada satu buah Kantor Pelayanan Pajak: KPP Pratama Poso.

Tapi, cerita tentang KPP Pratama Poso pun tidak berisi cerita tentang Kabupaten Poso semata.

Seakan teritorinya belum cukup luas, tiga kabupaten di sekitar Kabupaten Poso juga turut menjadi yurisdiksi KPP Pratama Poso. Mereka adalah Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaen Tojo Una-Una. Sehingga, total wilayah yang berada di bawah naungan KPP Pratama Poso sekitar 28.000 km².  Sekitar 450 kali luas daratan DKI Jakarta.

Maka, ketika membicarakan KPP Pratama Poso, kita bakal mengikutsertakan juga cerita tentang Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaten Tojo Una-Una. Mayoritas cerita itu berisi tentang energi ekstra yang dikeluarkan untuk mengarungi serta meneropong potensi pajak dari daerah yang mahaluas dari satu KPP yang hanya berisi 50 orang.

Bungku yang kaya tapi jauh

Seperti di KPP lain dengan luas yurisdiksi lebih dari satu kabupaten, KPP Pratama Poso juga dibantu Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Letaknya di Bungku, ibukota Kabupaten Morowali, dan berfungsi untuk memberikan penyuluhan dan konsultasi perpajakan di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.

Bungku dipilih sebagai lokasi didirikannya KP2KP karena potensi perpajakan Morowali yang luar biasa besar. Di Sulawesi Tengah, Morowali adalah kabupaten dengan sumber daya alam terkaya.

Potensi paling menjanjikan adalah nikel yang ditambang di Blok Tompira, Ungkaya, serta Bahodopi. Di Tompira dan Ungkaya, hamparan nikel terhidang dengan luas areal lebih dari 150.000 hektar. Kedua tempat itu diduga menyimpan total cadangan inferred untuk Limonite sebesar lebih dari 10 juta ton. Sedangkan di Blok Bahodopi, Morowali bagian selatan, tercatat sekitar 36.635,36 hektar lahan yang mengandung nikel.

Selain itu, ada chromite (bahan baku stainless) yang terletak di Kecamatan Bungku Barat seluas 3.000 hektar, serta marmer yang menyebar di Desa Tinompo, Uluanso, Wawopada, Korowalelo dan Beteleme, Kecamatan Lembo juga di Desa Didiri, Koromatantu, Bunta dan Bungiatimbe, Kecamatan Petasia.

Ada juga batu gamping (terletak di Kecamatan Petasia, Kecamatan Lembo, Kecamatan Bungku Utara, dan Kecamatan Bungku Selatan), fosfat (terdapat di Desa Wawopada, Kecamatan Lembo dan ditemukan dalam bentuk gua-gua batu kapur), batubara (terdapat di Desa Londi, Trende, dan Ensa, Kecamatan Mori Atas), dan Migas (di Blok Trili).

“Untuk tambang nikel, mereka ini punya smelter-smelter dan terdaftar di beberapa KPP Jakarta dari Pratama, Madya hingga KPP Wajib Pajak Besar. Besar juga. Cuma karena jauh saja jadi susah ketahuan”,  tutur Friday.

Saya mencatat beberapa konglomerasi besar memang memegang izin penambangan di Morowali.  Mereka adalah Bintang Delapan Mineral, Wan Xiang, dan Guang Ching.

“Itu saya dan rekan-rekan yang dobrak, Mas. Supaya setiap perusahaan tambang di sana patuh bayar pajaknya”, lanjut Friday.

Susahnya, Friday dan rekan-rekannya lebih sering mengawasi usaha para konglomerat ini dari Poso. Keinginan untuk lebih dekat dengan wajib pajak Bungku sebenarnya ada. Sayangnya, mencapai Bungku tidaklah mudah. Bahkan, meskipun ada KP2KP Bungku, urusan komunikasi tidak sepenuhnya lancar.

“Sinyal internet di Bungku byar-pet,” Friday bercerita sambil tertawa nanar.

“Memangnya di Bungku tidak ada Telkom, Pak?” Saya menaruh tanya.

Tidak ada jawaban dari Friday Glorianto. Teguh Ari Wibowo, yang sedang berada di sebelahnya ketika saya melontarkan tanya. juga terdiam. Belakangan saya mengetahui jika internet di Bungku tersedia terbatas di sekitar kantor Pemdanya saja. Seketika saya terpikir betapa minim informasi yang mampu dijamah pegawai KP2KP Bungku. Belum lagi membayangkan kerinduan yang ditanam mereka tiap harinya.

Padahal, untuk datang ke Bungku, seseorang yang berangkat dari Poso harus melewati sekitar 10 hingga 12 jam perjalanan. Bungku hanya bisa dicapai lewat darat dengan menyusuri jalan Trans Sulawesi. Kini, satu-satunya jalan itu sedang dalam proses pelebaran sehingga di beberapa ruas diberlakukan buka-tutup.

“Kalau lagi apes memang bisa sampai 12 jam di mobil, Mas. Kebayang kan gimana capeknya”, cerita Teguh.

Saya tertegun. Pantas saja hampir tidak ada perampok di jalan Trans Sulawesi. Selain sepi, menggondol barang curian lalu membawanya ke peradaban terdekat capeknya setengah mati. Bayangkan saja, sekali bolak-balik Poso-Bungku-Poso bisa menghabiskan waktu sehari semalam.

“Makanya kami ini kurang bersemangat jika harus ke Bungku.  Lain jika kami diminta berangkat ke Ampana. Siap kita”, seloroh Teguh.

Harapan-harapan dari Ampana

“Wah kalau tiga hari sih nggak cukup kalau ke Bungku, Mas”, seru Muhamad Ganiyoso, Kepala Seksi Pelayanan.

Saya dan Arif sedang berada di ruang seksi pelayanan sebelum Ganiyoso datang. Setelah mengetahui kalau kami hanya berada di Poso selama tiga hari, ia langsung tidak menyarankan kami untuk berkunjung ke KP2KP Bungku.

“Kalau sampeyan mau.  Siang ini ada yang berangkat ke Ampana.”

“Di Ampana ada apa, Pak? Pos Pelayanan kah?” tanya saya.

“Iya. Tiap akhir bulan kami membuka Pos Pelayanan.  Sekitar 3 sampai 4 hari,” ujar Ganiyoso.

Gayung seperti benar-benar bersambut. Sejujurnya, nyali saya ciut kala mendengar kisah jauhnya Bungku. Tapi, Ampana adalah lain hal. Jarak yang tidak terlampau jauh plus narasi Ampana yang hampir selalu beriring dengan tajuk keindahan pariwisatanya membuat saya tertarik. Apalagi, Friday sempat menyebut bahwa di Kepulauan Togean, yang terletak di sebelah utara Ampana, terdapat surga menyelam yang lebih indah dari Bunaken. Jika potensi pariwisata biasanya berkorelasi dengan potensi ekonomi sebuah tempat, maka lelah bisa saya hindarkan sekejap untuk menjumpai raut keriuhan kehidupan di Ampana, ibukota Kabupaten Tojo Una-Una.

Keniscayaan yang kau dapat ketika menerjang aspal jalanan menuju Ampana adalah angin yang terus memelukmu dari Teluk Tomini yang ada di samping kirimu. Di samping kananmu, tebing berbaris sangat rapi. Kedua bangunan alam itu membentang hampir sepanjang jalan dan memberikan dua nuansa warna yang saling beradu: biru di kiri dan hijau di kanan.

Sepanjang perjalanan, kau bisa memacu kendaraanmu hingga titik maksimal selama senja belum turun. Kau tak perlu risau. Satu-satunya hal yang mungkin memperlambat laju kendaraanmu adalah sapi yang sedang menyeberang jalan. Tidak ada lampu merah. Kendaraan lain juga sangat jarang. Hanya sapi yang akan sering kau sapa. Seekor atau dua.

Selain Zakki, Saya dan Arif meluncur ke Ampana ditemani dua pegawai KPP Pratama Poso lainnya, Rahman Duwingik dan Saidan Masulili.  Mereka adalah dua laki-laki yang sekilas sebaya berusia kurang lebih 50 tahun. Rahman berperawakan kecil. Ketika bicara, ia seperti orang tua yang gemar mendongengi anak-anaknya. Renyah dan suka tersenyum. Sedangkan Saidan jauh lebih pendiam.

“Sektor apa, Pak, yang paling besar di Ampana?” suara saya setengah ditelan angin dan azan Isya saat mobil melewati gerbang masuk Ampana.

“Kalau hasil tani di Ampana itu kopra dan cengkeh, Pak. Di sini banyak sekali pedagang pengumpul”, Rahman menjawab agak parau. Agaknya angin telah menghajar tenggorokannya pula.

Keesokan paginya, barulah saya bisa melihat sendiri deru ekonomi di sana. Selain pertanian, ekonomi Ampana juga dibangun di atas tapal-tapal penjaja kelontong dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mereka berada di ruas-ruas jalan utama berwujud toko-toko yang berjajar rapi dengan bermacam barang yang dijual.  Menuju utara, dekat pelabuhan, giliran warung makan dan beberapa sentra hiburan tegak berdiri. Di pelabuhan inilah kita bisa melihat aktivitas pengangkutan kopra dan cengkeh sekaligus memandang harmoni biru antara langit dan laut.

Meskipun sentra ekonomi cukup menggeliat, menurut Rahman, wajib pajak yang paling sering datang berkonsultasi ke Pos Pembantu Pelayanan Pajak Ampana justru mereka yang masuk kategori Bendahara.

Waktu menunjukkan pukul 09.00 WITA ketika saya kembali ke Pos Pelayaan Pajak Ampana. Beberapa wajib pajak sudah datang dan mengantri konsultasi. Beberapa yang lain sudah dihadapi oleh Saidan dan Zakki. Saya ikut bergabung mendengarkan konsultasi wajib pajak. Tak perlu menunggu lama untuk mengetahui bahwa ucapan Rahman benar belaka. Sebagian besar dari mereka memang memangku tugas sebagai bendahara.

Mohammad Yamin, salah satu wajib pajak yang datang, adalah Bendahara Bos Desa Bomba. Ia datang bersama bendahara-bendahara lain dari Desa Bomba.

“Dari Desa Bomba saya sama kawan-kawan harus naik speedboat. 1-2 jam kalau mau ke Ampana. Saya terbantu sekali dengan adanya Pos Pelayanan di sini. Jadi tidak perlu lagi sampai ke Poso untuk mengurus Pajak”, kata Yamin.

KPP Pratama Poso memang sengaja membuka pelayanan pajak di Ampana pada akhir bulan ketika intensitas pekerjaan sudah tidak terlalu banyak. Pengumuman pelayanan pajak di Ampana disebarkan setiap bulan lewat selebaran dan papan pengumuman. Dengan begitu, wajib pajak yang membutuhkan pelayanan pajak bisa merencanakan kunjungannya sambil menyelesaikan laporan pajaknya.

“Pelayanan di sini sudah bagus. Saya senang. Harapan saya, mudah-mudahan setiap tahun pelayanan di Ampana ada terus.”

Memang ada ketidakpastian jika pelayanan masih dilakukan lewat Pos Pembantu Pelayanan. Tidak adanya payung hukum, misalnya, membuat pengiriman pegawai untuk memberikan pelayanan di Ampana bergantung pada diskresi Kepala KPP Pratama Poso. Risiko ini kemudian dimitigasi lewat usaha Friday mengeskalasi status Pos Pembantu Pelayanan Pajak Ampana. Hingga saat ini, ia masih melakukan kalkulasi sebelum mengajukan proposal agar pos pelayanan pajak di Ampana bisa meningkat menjadi KP2KP, seperti di Bungku.

Rekonsiliasi yang belum selesai

Di Poso aman nggak?

Sebuah petitih berbunyi: pernyataan yang disebutkan berulang-ulang lama-kelamaan akan dianggap kebenaran.  Dan kebenaran yang lahir dari rahim semacam ini rentan berubah jadi stereotype. Jika tidak diverifikasi, ia akan tetap berterima umum.

Poso masyhur dengan narasi kekerasan. Medio 1998 hingga 2007, Poso adalah tempat kerusuhan agama di mana penduduk beragama Islam dan Kristen saling bunuh. Sedangkan setelahnya, Poso menjadi sarang teroris yang paling dicari di Asia Tenggara: Santoso. Narasi-narasi itu terus melekat hingga asosiasi Poso dengan konflik tidak pernah luntur. Bahkan sampai sekarang.

Tapi, Poso yang saya kunjungi bukanlah Poso yang bersimbah darah dan penuh dengan mayat-mayat tanpa kepala. Poso sudah berubah walaupun konflik belum sepenuhnya mereda.

Saya menemui Dian Mahendra, pegawai yang paling lama bertugas di KPP Pratama Poso, untuk menanyakan perubahan-perubahan yang terjadi di Poso. Dian telah bertugas di Poso selama 13 tahun. Ia juga menemukan jodoh dan tinggal di sana hingga sekarang.

“Dulu, Kauwa ke Selatan itu daerah yang tidak boleh dimasuki Muslim. Saya hanya beredar dari Kantor dan Kos. Tidak bisa jauh-jauh,” ujar Dian kala mengenang kisah tahun-tahun pertamanya.

Di Poso, konflik bergeser begitu cepat. Perseteruan Muslim dan Kristen belum benar-benar selesai, benih-benih terorisme sudah tumbuh. Konflik sempat bercampur sebelum berubah menjadi aparat melawan teroris.

“Pada tahun 2006 itu  sudah (aparat) lawan teroris. Saya ingat waktu itu saya tidak bisa mengantarkan pacar saya pulang ke Kayamanya, soalnya daerah itu sedang dibarikade. Ada operasi militer. Percikan api terlihat jelas karena Kayamanya terletak agak tinggi. Berikutnya, letusan senjata terdengar seakan sangat dekat,” kata Dian

Sejak saat itu hingga sekarang, operasi militer jadi acara lumrah di Poso. Mirip kondangan. Penduduk Poso pun sudah mafhum ciri-ciri jika operasi militer sedang berlangsung. Listrik tiba-tiba padam, lalu sinyal telepon menghilang atau diacak. Sudah pasti penduduk Poso juga tak keluar dari rumah tanpa perlu komando. Kalau kondisi-kondisi itu sudah terpenuhi, mereka tinggal menunggu suara pamungkas: bunyi peluru-peluru yang ditembakkan.

Setelahnya, kehidupan berjalan normal kembali. Media lokal atau orang-orang akan beramai-ramai membicarakan siapa yang akhirnya tewas dalam operasi. Apakah salah satu pimpinan teroris atau sekadar kroco.

Ekses lain konflik yang terjadi semenjak 17 tahun silam adalah Dian, beserta penduduk Poso lainnya, yang menjadi terbiasa hidup berdampingan dengan aparat. Baik Densus 88 maupun TNI yang datang sudah dianggap sebagai bagian keseharian. Datangnya mereka, beserta perbekalan yang mereka bawa, lambat laun juga membangun ekonomi Poso.

“Banyak intel juga di sini. Kadang mereka menyaru jadi pengemis, sama orang-orang dikasih nasi basi, diusir-usir. Eh begitu ada tentara lewat tahu-tahu hormat sama dia, baru tau kalo ternyata itu perwira,”  seru Friday.

Kehadiran aparat agaknya menjadi salah satu faktor yang membuat konflik antar agama mereda, selain karena adanya segregasi yang jelas antara wilayah Muslim dan Kristen pascakerusuhan. Warga Kristen, setelah konflik, pergi ke arah Selatan dan tinggal di daerah Tentena dan sekitarnya. Sedangkan penduduk beretnis Tionghoa, yang juga menjadi incaran, mengungsi ke Palu, Luwuk, atau Ampana.

Aparat yang datang kemudian melakukan penjagaan batas-batas daerah yang ditinggali umat Islam dan Kristen.  Akibatnya, tidak sembarang orang bisa berlalu lalang dari daerah yang berisi penduduk Muslim ke daerah yang ditinggali mayoritas Kristen, juga sebaliknya. Mereka harus melalui pos-pos, yang tersebar di Kecamatan Lore Induk, Lore Besar, Poso Pesisir Utara, serta Poso Pesisir Selatan, dan diperiksa sebelum diizinkan lewat. Keadaan ini menyebabkan ekses yang berimbas juga pada KPP Pratama Poso.

“Kami jadi kesulitan melakukan penyuluhan atau visit di Poso. Setengah wilayah daratannya tidak bebas dimasuki, sedangkan gunungnya diisi teroris”, ujar Ganiyoso.

Walaupun demikian, kondisi Poso sekarang betul-betul disyukuri oleh Dian. Luka akibat kekerasan yang pernah terjadi di Poso perlahan-lahan diobati. Setiap penduduk berusaha melupakan kenangan buruk itu. Di beberapa daerah, penduduk Kristen dan Muslim mulai tinggal saling berdampingan kembali.

“Mudah-mudahan bisa terus seperti itu, Mas. Rekonsiliasi kan susah, soalnya. Dalam hati orang kan nggak ada yang tahu, Mas. Kalau, misalkan, kita tahu orang itu membunuh keluarga kita, apa maafinnya bakal mudah?”, tanya Dian.

Saya tak bisa menjawab dan hanya bisa menerawang kosong.

Sintuwu Maroso

Poso memiliki sebuah semboyan perekat. Namanya Sintuwu Maroso. Sintuwu berarti persekutuan, persatuan, kesederhanaan dan Maroso yang berarti kuat. Bila digabungkan, Sintuwu Maroso dapat diterjemahkan bebas menjadi suatu persatuan hidup yang kuat. Harapan semboyan ini adalah kehidupan masyarakat akan diwarnai oleh harmoni dan toleransi. Selain itu, Sintuwu Maroso juga seringkali diartikan sebagai gotong royong yang kuat.

Rentetan kejadian selama 17 tahun belakangan, tak bisa dipungkiri, telah meluruhkan makna Sintuwu Maroso. Tetapi, semangat persatuan mau tak mau harus digelorakan pelan-pelan, terutama oleh penyelenggara pemerintahan. KPP Pratama Poso pun ikut terjun mengawal terwujudnya Sintuwu Maroso kembali. Tugas mengamankan penerimaan, sesulit apapun, harus tetap dilaksanakan dengan penuh seluruh oleh Friday dan jajarannya.

Tahun  2015 lalu, KPP Pratama Poso berhasil mencapai realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 340,97 Miliar dari target Rp 303,599 Miliar atau 112,31%. Sedangkan pada tahun 2016 ini, realisasi baru mencapai angka Rp 413,32 Miliar dari target sebesar Rp 505,43 Miliar atau 81,77%.

“Tahun lalu itu kami masuk ke dalam 10 besar KPP dengan penerimaan terbaik di tingkat nasional. Tapi, target tahun ini memang naik ngeri sekali. Jadi, susah juga ngejarnya”, jelas Friday.

Padahal, hal yang harus dihadapi dan dikelola KPP Pratama Poso tidak hanya soal penerimaan semata. Persoalan me-non efektif-kan wajib pajak juga perkara penting. Sebabnya, kebanyakan dari mereka adalah korban kerusuhan yang meninggal, pindah atau sudah tidak berdomisili di Poso lagi. Otomatis,  kewajiban pajak mereka pun gugur.

“Kalau tidak dihapus dari kewajiban pelaporan, rasio kepatuhan wajib pajak kami akan terus menurun. Kami juga makin susah mengawasinya,” lanjut Friday.

Di sisi lain, fokus KPP Pratama Poso juga terbagi dengan adanya Amnesti Pajak yang merupakan program nasional.

“Kami menerima permohonan Amnesti di Ampana, Bungku, dan Poso sendiri. Ada uang tebusan sekitar 7 Miliar masuk dari 271 Wajib Pajak. Jadi apapun perintah pimpinan, kami siap laksanakan walaupun jumlahnya mungkin tidak sebesar di KPP lain. Orang kaya di Poso kan cuma sedikit, Mas”, kata Friday.

Friday mengaku bahwa mengelola target yang tidak sedikit mengharuskannya ikut turun dan menjalin relasi dengan para pimpinan daerah.  Dia adalah pembuka pintu sebelum pegawai KPP Pratama Poso lainnya bisa bersirobok dan nyaman dalam menjalankan tugas ke pelosok Poso. Ia berusaha mewujudkan sinergi antar instansi, sesuai semboyan Sintuwu Maroso.

Selain Friday, pegawai lain juga dituntut akrab dengan lingkungan sekitar. Ganiyoso, yang membawa serta keluarganya, misalnya. Ia cukup dekat dengan aparat bahkan dengan kombatan, yaitu bekas teroris yang telah turun gunung dan bertobat.

“Saya sering nongkrong sama mereka, Mas, di Warkop Teroris. Isinya kombatan dan aparat. Kita ketawa-ketawa aja di sana. Mereka sering cerita pengalaman ketika masih aktif gerilya di Gunung Biru. Sekarang sih mereka jadi intel,” cerita Ganiyoso.

Untuk internal KPP Pratama Poso sendiri, Sintuwu Maroso dihadirkan dengan kegiatan menghabiskan akhir pekan bersama. Selain acara seremonial seperti pelatihan griyaan atau internalisasi nila-nilai organisasi, para pegawai KPP Pratama Poso sering pergi memancing di Teluk Tomini. Memancing dipilih karena mengajarkan kesetaraan dan kerja sama, yang konon juga bagian dari proses menumbuhkan Sintuwu Maroso.

“Laut itu nggak kenal kepala kantor atau pelaksana, Mas. Kalau mau buang air atau tidur ya sudah hajar saja langsung di atas kapal!,” ungkap Friday bersambung tawanya yang menggelegar.

Berulang kali saya mendengar tawa serupa keluar dari Friday, Teguh, Ganiyoso, Rahman, Zakki, atau pegawai lainnya.  Kadang saya berpikir bahwa mereka adalah orang-orang tangguh yang tidak sedikit pun menampakkan raut cemas meski ditempatkan jauh dari pangkuan keluarga.

“Kami berusaha menikmati, Mas. Kalau dibuat stress ya nanti stress betulan. Yang penting banyak rekan senasib,” jelas Friday.

Saya, tidak bisa tidak, ingin tersenyum. Adalah benar bahwa mereka memegang bahkan menunjukkan semangat persaudaraan itu pada siapapun. Keakraban yang mereka tunjukkan membuat saya ingin berkelakar tentang mutasi. Namun, belum sempat saya melontarkan candaan, Friday sudah mendahului saya dengan pernyataannya, “Walaupun ketawa-ketiwi seperti ini, kami tetap menghitung, Mas. Saya sudah satu tahun tujuh bulan. Pak Teguh sudah hampir tiga tahun. Pak Gani juga sudah di sini cukup lama. Kami ini menanti kapan pindah.”

Celaka. Mereka sudah bisa membaca pikiran, pikir saya. Belum ada tiga hari, Sintuwu Maroso sudah mulai menulari saya. Sepertinya saya harus segera berkemas sebelum mereka  ikut meminta saya tinggal di sini juga.